Dugaan Politisasi Program Bedah Rumah di Tomohon, Warga Protes Bantuan Dialihkan karena Tidak Mendukung Petahana

TOMOHON- Warga Kota Tomohon kembali dihebohkan dengan dugaan politisasi program bantuan sosial.

Setelah sebelumnya muncul isu politisasi bansos beras, kali ini program bedah rumah bagi warga kurang mampu juga diduga disalahgunakan oleh Pemerintah Kota Tomohon untuk kepentingan politik.

Program tersebut dituding diarahkan diam-diam untuk mendukung calon petahana Walikota Tomohon, Caroll Senduk.

Kabar mengejutkan ini datang dari Lingkungan V, Kelurahan Rurukan Satu, Kecamatan Tomohon Timur, yang menimpa keluarga Tangkuman Pangau.

Awalnya, keluarga ini merasa sangat bahagia karena rumah mereka telah disurvei dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah.

Beberapa truk material bahkan sudah tiba di depan rumah mereka.

Namun, kebahagiaan keluarga ini tak berlangsung lama.

Bantuan yang dijanjikan tiba-tiba dialihkan setelah pemerintah kelurahan mengetahui bahwa keluarga Tangkuman Pangau merupakan pendukung pasangan calon walikota lain, bukan pendukung Caroll Senduk.

Menurut sumber di lokasi, program bedah rumah tersebut langsung dipindahkan ke penerima lain yang lebih “disukai.”

Dugaan politisasi ini memicu protes dari tokoh masyarakat Tomohon Josis Ngantung yang khawatir bantuan tidak tepat sasaran.

“Program ini seharusnya untuk warga kurang mampu, bukan dijadikan alat politik.

Jika informasi ini benar, kami meminta pihak TNI dan Polri untuk turun tangan, karena program bedah rumah ini adalah program pemerintah, bukan bantuan pribadi dari calon petahana,” ujar Josis Ngantung, Minggu (17/11/2024).

Warga juga mengungkapkan kejanggalan lain terkait penerima baru bantuan tersebut. Menurut mereka, keluarga yang akhirnya menerima bantuan tahun ini justru sudah mendapatkan program bedah rumah pada tahun sebelumnya.

“Masa rumah yang sama mau dibedah dua kali? Ini sangat tidak masuk akal,” tambah sumber tersebut.

Ketika warga mempertanyakan alasan pengalihan bantuan, Lurah Rurukan Satu, Meyne Wengkang, disebutkan mengakui bahwa keputusan tersebut adalah instruksi dari atasannya.

“Ini perintah atasan karena keluarga tersebut bukan pendukung calon petahana, jadi harus diganti,” ungkap salah satu warga yang menanyakan langsung kepada Lurah.

Hingga berita ini diturunkan, Meyne Wengkang belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait tudingan tersebut.

Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, ia hanya memberikan jawaban singkat, “Mohon maaf, saya sedang ibadah.”

Sejumlah warga yang merasa kecewa atas kejadian ini berharap ada transparansi dari pemerintah terkait program bantuan sosial.

Mereka menuntut agar bantuan seperti bedah rumah diberikan sesuai dengan kebutuhan warga tanpa diskriminasi politik.

Beberapa warga juga meminta dilakukan audit dan investigasi atas penyaluran program ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.

“Kami minta pemerintah lebih transparan dan tidak menggunakan program bantuan untuk kepentingan politik.

Jangan sampai ada warga yang menjadi korban hanya karena perbedaan pilihan politik,” tegas Ketua Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Kota Tomohon Edy Rompas.

Dugaan politisasi program bedah rumah ini menjadi sorotan serius menjelang Pilkada Tomohon 2024.

Masyarakat berharap pihak berwenang, termasuk aparat keamanan dan lembaga pengawas pemilu, segera mengambil langkah tegas untuk memastikan keadilan dan netralitas dalam penyaluran bantuan pemerintah.

[**/ARP]