MANADO– Aliansi Pala Manado (APM) secara resmi melaporkan Walikota Manado, Andre Angow, ke Mapolda Sulawesi Utara atas dugaan kasus pidana penggelapan gaji lima bulan para kepala lingkungan (Pala), Senin (18/11/2024).
Puluhan massa yang tergabung dalam APM mendesak Kapolda Sulut, Irjen. Pol. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., untuk segera memproses laporan ini.

Dipimpin oleh Ketua APM, Septy S. Saroinsong, massa mendesak agar Andre Angow diperiksa dan ditindak secara hukum.
Mereka menegaskan bahwa dugaan penggelapan gaji ini telah terbukti sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado.
Aksi unjuk rasa ini juga didukung oleh aktivis Manado, Arthur Mumu, yang turut hadir memberikan semangat kepada para demonstran.
Saat menerima perwakilan demonstran, Kapolda Sulut Irjen. Pol. Roycke Harry Langie menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kalau memang ada bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana korupsi, silakan para kepala lingkungan melaporkan secara resmi.
Kami siap menjalankan arahan Presiden Prabowo terkait pemberantasan korupsi,” tegas Kapolda.
Lebih lanjut, Kapolda Langie menegaskan bahwa penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.
“Siapapun dia, jika terbukti bersalah, akan kami proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Kami meminta masyarakat untuk memberikan informasi atau dokumen yang relevan terkait kasus ini,” ujarnya.
Kapolda juga menambahkan bahwa pihaknya sedang menjalankan beberapa proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi di Sulawesi Utara.
“Kami sangat terbuka terhadap laporan dari masyarakat.
Jika memang tidak ada korupsi, saya yakin Sulut bisa maju dan sejajar dengan kota-kota besar lainnya,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, massa APM menyambut baik pernyataan Kapolda dan berharap proses hukum terhadap dugaan kasus penggelapan ini dapat berjalan secara transparan dan adil.
Sementara itu, pihak Walikota Manado, Andre Angow, belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini.
[**/IND]