• Pemberantasan Korupsi: Reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik.
• Penguatan Pariwisata: Pemberdayaan UMKM kreatif dan pengembangan destinasi berbasis budaya dan alam.
• Kemandirian Pangan: Dukungan terhadap petani lokal dan efisiensi sistem distribusi hasil tani.
• Pertambangan Rakyat: Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan pendekatan pemberdayaan komunitas.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 mencapai 5,62% (y-on-y).
Pertumbuhan ini ditopang oleh penguatan daya beli masyarakat, penurunan tarif listrik, dan stabilisasi harga pangan.
Sektor transportasi dan pergudangan bahkan mencatat lonjakan sebesar 14,55%, menandakan meningkatnya kebutuhan logistik dan konektivitas.
Menurut Dr. Fiko Inga, roadmap akan diumumkan secara bertahap untuk memastikan pemahaman luas publik.
“Tanah Nyiur Melambai yang diberkati Tuhan harus dikelola dengan bijak demi generasi masa depan yang lebih sejahtera,” ujarnya saat sosialisasi media oleh Dinas Kominfo Pemprov Sulut.
Ia menegaskan bahwa partisipasi publik adalah kunci utama keberhasilan roadmap.
Hal ini mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Sulut seperti Edy Rompas dan Hanny Danny Tular, yang berharap program ini membawa dampak nyata bagi masyarakat di desa, pesisir, dan wilayah terpencil.
Peluncuran roadmap ini menjadi tonggak penting perubahan paradigma pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Sulut menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan, keadilan, dan kemitraan masyarakat, sebagai landasan menuju masa depan yang berintegritas dan berkelanjutan.
Penulis: Adrianus R Pusungunaung
