MANADO, PRONews5.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menyusun Roadmap Pembangunan 2025–2030 yang memuat empat program prioritas: pemberantasan korupsi, penguatan pariwisata, kemandirian pangan, serta legalisasi dan pengelolaan pertambangan rakyat.
Dokumen strategis ini akan menjadi fondasi transformasi Sulut menuju wilayah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Roadmap tersebut disusun oleh tim teknis Pemprov di bawah arahan Gubernur Yulius Selvanus Komaling, melibatkan Kepala Dinas Kominfo Evans Steven Liow, serta Staf Khusus Gubernur Dr. Fiko Inga, S.IP., M.Si., dengan dukungan akademisi, LSM, dan masyarakat sipil.
Peluncuran resmi roadmap dijadwalkan pada Agustus 2025, bertepatan dengan awal implementasi RPJMD Sulut 2025–2029.
“Roadmap ini penting sebagai arah kebijakan jangka menengah untuk mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pemerintahan yang transparan,” ujar Gubernur Yulius dalam forum internal penyusunan, Jumat (20/6).
Penyusunan roadmap dilakukan melalui konsultasi publik, media dialog, dan diskusi multipihak. Skema pendanaan dirancang melalui Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan creative financing guna mengatasi keterbatasan dana APBD.
Empat Pilar Prioritas Roadmap Sulut 2025–2030:
• Pemberantasan Korupsi: Reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik.
• Penguatan Pariwisata: Pemberdayaan UMKM kreatif dan pengembangan destinasi berbasis budaya dan alam.
• Kemandirian Pangan: Dukungan terhadap petani lokal dan efisiensi sistem distribusi hasil tani.
• Pertambangan Rakyat: Legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan pendekatan pemberdayaan komunitas.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 mencapai 5,62% (y-on-y).
Pertumbuhan ini ditopang oleh penguatan daya beli masyarakat, penurunan tarif listrik, dan stabilisasi harga pangan.
Sektor transportasi dan pergudangan bahkan mencatat lonjakan sebesar 14,55%, menandakan meningkatnya kebutuhan logistik dan konektivitas.
Menurut Dr. Fiko Inga, roadmap akan diumumkan secara bertahap untuk memastikan pemahaman luas publik.
“Tanah Nyiur Melambai yang diberkati Tuhan harus dikelola dengan bijak demi generasi masa depan yang lebih sejahtera,” ujarnya saat sosialisasi media oleh Dinas Kominfo Pemprov Sulut.
Ia menegaskan bahwa partisipasi publik adalah kunci utama keberhasilan roadmap.
Hal ini mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Sulut seperti Edy Rompas dan Hanny Danny Tular, yang berharap program ini membawa dampak nyata bagi masyarakat di desa, pesisir, dan wilayah terpencil.
Peluncuran roadmap ini menjadi tonggak penting perubahan paradigma pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Sulut menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan, keadilan, dan kemitraan masyarakat, sebagai landasan menuju masa depan yang berintegritas dan berkelanjutan.
Penulis: Adrianus R Pusungunaung
