MANADO, PRONews5.com– Polemik kepemimpinan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut) semakin memanas. Sejumlah pihak menuding adanya upaya untuk menggiring opini terkait dualisme kepemimpinan, padahal secara resmi, hanya ada satu kepemimpinan yang sah.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 134-PGS/A/PP-PWI/II/2025, PWI Pusat telah menetapkan Vanny Loupatty sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulut, dengan Ardison Kalumata sebagai Plt Sekretaris untuk sisa masa bakti 2021-2026.
Keputusan ini sekaligus membekukan kepemimpinan Voucke Lontaan dan Merson Simbolon sebagai Ketua dan Sekretaris sebelumnya.
Namun, pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Steven Liow, yang masih mengakui Voucke Lontaan sebagai Ketua PWI Sulut yang sah, memicu kontroversi.
edisi 29 Maret 2025.
Sikapnya dinilai tidak objektif dan dianggap melampaui kewenangannya sebagai pejabat publik.
Yang lebih mengejutkan, nama Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), turut diseret dalam dinamika ini.
Sejumlah media disebut-sebut mencoba menggiring opini bahwa Gubernur YSK mendukung Voucke Lontaan, meskipun tidak ada pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut.
“Mana mungkin beliau mau dukung Ketua PWI Sulut yang resminya sudah dipecat? Saya menilai itu tidak lebih sekadar pernyataan Kadis Kominfo Steven Liow semata,” ujar Ketua PWI Sulut Vanny Loupatty, Sabtu (29/3/2025) pagi.
Maemossa, sapaan akrab Vanny Loupatty, menantang pihak yang mengklaim adanya dukungan dari Gubernur YSK untuk membuktikan kebenarannya.
Ia mempertanyakan apakah pernyataan tersebut benar-benar dikonfirmasi langsung ke Gubernur YSK atau hanya pendapat pribadi Steven Liow.
“Kalau ternyata ungkapan itu bukan berasal dari Pak Gubernur YSK, melainkan hanya dari Kadis Steven Liow, maka ini harus dievaluasi. Saya yakin itu bukan sikap resmi Gubernur,” tegasnya.
Pernyataan Steven Liow mendapat kritik keras dari Plt Ketua PWI Sulut.
Maemossa menilai Liow tidak memahami batas kewenangannya sebagai Kepala Dinas Kominfo dan terlalu jauh mencampuri urusan internal PWI.
3 Maret 2025
“Pernyataan Kadis Kominfo Steven Liow menggambarkan kalau pemikirannya terkesan liar, tidak objektif, dan sarat kepentingan pribadi.
Seharusnya ia fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Kepala Dinas Kominfo, bukan mencampuri urusan organisasi wartawan,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa membawa-bawa nama Pemerintah Provinsi Sulut dalam polemik ini adalah tindakan tidak etis yang dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik.
“Lucunya, dia bawa-bawa nama Pemprov Sulut untuk mendukung seseorang yang sudah dipecat.
Ini jelas tidak etis dan menimbulkan kebingungan di kalangan wartawan dan masyarakat,” tegas Maemossa.
PWI Pusat telah menegaskan bahwa keputusan pemberhentian Voucke Lontaan dan Merson Simbolon adalah langkah organisasi yang sah dan sesuai prosedur.
Dengan demikian, tidak ada dualisme kepemimpinan di PWI Sulut. Satu-satunya kepemimpinan yang diakui adalah di bawah Vanny Loupatty dan Ardison Kalumata.
PWI Pusat juga mengingatkan seluruh anggota PWI Sulut untuk tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan tidak terprovokasi oleh isu yang tidak berdasar.
[**/VIC]
