JAKARTA, PRONews5.com — Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah melalui kebijakan berbasis data yang terintegrasi, akurat, dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan usai pertemuan strategis dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan. Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan salah satu prioritas nasional dalam upaya mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam kesempatan itu, Sari menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan nasional sangat bergantung pada ketersediaan basis data yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang valid menjadi landasan utama dalam perencanaan kebijakan, penentuan sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi penggunaan anggaran negara.“Dengan basis data yang dipantau secara baik, manfaat nyata bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sari dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta.
Ia menambahkan, integrasi data antarlembaga menjadi langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus memastikan bantuan perumahan tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya dinilai penting untuk memperkuat validitas dan pemutakhiran data secara berkala.
Menurut politisi asal Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut, pendekatan berbasis data juga sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem yang terukur dan terpantau, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Selain penguatan data, Sari juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan. Ia menyebut keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, dukungan legislatif, partisipasi dunia usaha, serta peran aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai target nasional.
Sebagai unsur legislatif, DPR RI, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan agar program perumahan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.“Dengan kerja sama yang kuat, dukungan parlemen, pemanfaatan data yang tepat, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat, harapan akan rumah layak bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi langkah nyata menuju kesejahteraan bersama,” kata legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan hunian nasional yang masih tinggi. Selain menekan angka backlog, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, mengurangi kawasan kumuh, serta mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan perekonomian nasional.
Melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan data yang terintegrasi, pemerintah dan DPR optimistis percepatan penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercapai secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
[**/IND]
