Selain jalan berlubang, kondisi jembatan di Kelurahan Kamasi juga membahayakan. Warga khawatir jembatan tersebut bisa ambruk sewaktu-waktu.
“Mungkin nanti kalau sudah ada korban jiwa baru pemerintah mau bergerak,” keluh warga dengan nada kesal.
Lambatnya penanganan infrastruktur membuat warga mempertanyakan transparansi anggaran pemeliharaan jalan. Bahkan dugaan penyalahgunaan anggaran mulai mencuat.
“Jangan-jangan anggarannya sudah dikorupsi, makanya sampai sekarang tidak ada perbaikan,” kata seorang warga.
Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut penggunaan anggaran yang seolah tak jelas arah dan realisasinya.
Tak sedikit pengendara yang sudah jadi korban akibat kerusakan jalan tersebut.
“Ban mobil saya pecah karena melewati jalan rusak ini. Kalau sudah tidak layak pakai, apa masih mau tunggu tender baru diperbaiki?” keluh Jimmy Sangi, warga Tomohon.
Lambatnya perbaikan jalan Tomohon–Tanawangko menjadi bukti bobroknya manajemen infrastruktur Pemprov Sulut. Janji Kadis PUPR Deicy Paath terbukti hanya sekadar retorika tanpa realisasi.
Warga menuntut Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., segera mengevaluasi kinerja Kadis PUPR dan menindak tegas jika ada penyimpangan anggaran. Bila terus dibiarkan, bukan hanya kepercayaan masyarakat yang runtuh, tetapi juga nyawa pengendara yang dipertaruhkan.
[**/ARP]
