TOMOHON, PRONews5.com – Tunjangan rumah DPRD Kota Tomohon bikin heboh. Ketua DPRD disebut menerima Rp15 juta, Wakil Ketua Rp12 juta, dan anggota Rp8 juta per bulan. Publik marah, menyebut fasilitas itu sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian terjepit.
Besaran tunjangan ini diungkap Sekretaris DPRD Kota Tomohon, Steven Waworuntu. Ia menjelaskan aturan tersebut berasal dari periode sebelumnya.
“Untuk Ketua Rp15 juta, Wakil Ketua Rp12 juta, dan anggota Rp8 juta. Tapi itu jatah dua periode lalu, bukan sekarang,” jelas Waworuntu kepada PRONews5.com.
Meski begitu, publik terlanjur bereaksi keras. Media sosial dipenuhi komentar pedas yang menuding DPRD hidup nyaman sementara rakyat makin terhimpit.
“Dorang itu so nda ada hati. Rakyat makin susah dorang nda peduli. Jangan sampe rakyat marah!” tulis akun Facebook Oddy Frangky Gigir.
Rahmat Hidayat ikut menyinggung moral pejabat. “Harusnya yang jadi dewan itu orang kaya yang tidak butuh harta, bukan orang miskin yang sibuk mengejar fasilitas,” ujarnya.
Sementara itu, Eddy Rompas dari Lembaga Investigasi Negara (LIN) menilai tunjangan DPRD kerap menjadi celah pemborosan.
“Ini bisa menimbulkan ketidakadilan publik karena dana berasal dari pajak rakyat. Minim akuntabilitas, rawan penyalahgunaan,” tegasnya.
Kontras terlihat jelas: anggota DPRD menikmati tunjangan belasan juta, sementara ribuan tenaga honorer di Tomohon justru gajinya dipotong hampir separuh.
“Apalah torang ini yang honorer cuma bisa berdoa supaya kebutuhan tercukupi tiap bulan,” keluh netizen Joyce Ivone Carmelya.
Isu ini kemudian viral di grup Facebook Lambe Kawanua dan Sulut Viral.
Warga menilai fakta tersebut hanya memperkuat stigma bahwa DPRD lebih sibuk mengurus kenyamanan pribadi ketimbang memperjuangkan nasib rakyat.
[**/ARP]
