JAKARTA, PRONews5.com – Foto dua pejabat tinggi negara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, tengah bermain domino bersama Muhammad Azis Wellang, mantan tersangka kasus pembalakan liar, viral di media sosial pada Senin (8/9/2025).
Potret santai tersebut sontak memicu gelombang kritik.
Publik menilai pertemuan itu mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di tengah upaya pemberantasan kejahatan kehutanan.
Karding mengaku sebagai pihak yang mengundang Raja Juli ke posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), lokasi foto itu diambil.
“Prinsipnya begini, yang undang Pak Raja Juli itu saya, di posko saya.
Jadi kalau ada apa-apa saya tanggung jawab penuh. Tidak ada salahnya Raja Juli,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Karding berdalih tidak mengetahui latar belakang Azis sebagai mantan tersangka pembalakan liar.
Menurutnya, Azis hadir sebagai Wakil Bendahara Umum KKSS sekaligus pengurus Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI).
Azis Wellang pun membantah pertemuan itu terkait urusan hukum.
“Sama sekali tidak ada terkait tindak pidana atau kepentingan apa pun. Itu murni silaturahmi organisasi,” tegasnya lewat keterangan tertulis.
Tim hukumnya, Luthfi Marfungah, menambahkan status tersangka Azis resmi dihentikan melalui SP3 tertanggal 14 Februari 2025, sehingga pemberitaan yang menyebutnya masih tersangka dinilai menyesatkan.
Namun, klarifikasi tersebut tak meredam kritik.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai keteledoran dua menteri itu berpotensi merusak legitimasi pemerintah.
“Menteri-menteri harus belajar dari keteledoran ini. Jangan sampai pemerintah menjadi korban kesalahannya sendiri sebagaimana DPR,” ujarnya tegas.
Sementara itu, Raja Juli Antoni membantah memiliki kedekatan dengan Azis maupun tokoh lain di foto, Andi Rukman Nurdin.
“Saya tidak kenal dua pemain lainnya. Tidak ada pembicaraan soal kasus apapun saat itu,” tulisnya di Instagram resmi.
Kontroversi ini diperkirakan masih bergulir.
DPR menuntut para menteri berhati-hati menjaga pergaulan publik, sementara masyarakat menunggu langkah pemerintah meredam sorotan yang bisa berimbas pada kredibilitas politik di tahun-tahun akhir pemerintahan.
[**/ML]
