MANADO|PRONews5.com- Enam kepala daerah di Sulawesi Utara yang baru saja dilantik memilih untuk tidak menghadiri kegiatan retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Keputusan ini memicu polemik karena retreat yang dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketidakhadiran para kepala daerah tersebut bukan tanpa alasan.
Mereka mengikuti instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, yang secara resmi mengeluarkan surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025) malam.
Surat tersebut meminta seluruh kader kepala daerah dari PDI-P untuk tidak menghadiri retreat tersebut sebagai bentuk respons politik terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam konteks politik nasional, retreat yang digagas pemerintahan Prabowo ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membentuk karakter kepemimpinan para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
Namun, loyalitas kepada partai membuat beberapa kepala daerah dari PDI-P mengambil sikap berbeda.
Dari total 15 kepala daerah PDI-P di Sulawesi Utara, tercatat 9 orang tetap menghadiri acara tersebut, sementara 6 kepala daerah memilih absen:
