Kebijakan ini diambil setelah gelombang kritik publik terhadap gaya hidup mewah anggota dewan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian tertekan.
“Tuntutan rakyat harus dijawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam surat resminya kepada MKD DPR RI.
Dengan adanya keputusan ini, DPR RI berusaha membangun kembali kepercayaan publik yang merosot tajam akibat berbagai kasus etik dan sorotan tajam soal besarnya tunjangan serta fasilitas dewan.
Publik kini menanti konsistensi DPR dalam menjalankan komitmen transparansi dan pemangkasan anggaran, serta sejauh mana kebijakan ini berdampak nyata pada reformasi kelembagaan parlemen.
[**/ARP]
Tag:
