Jakarta | PRONews5 – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi tegas agar kepala daerah yang diusung partainya tidak mengikuti pembekalan kepemimpinan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21–28 Februari 2025.
Instruksi ini tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada Kamis (20/2).
Surat tersebut menegaskan bahwa kebijakan dan instruksi partai sepenuhnya berada di bawah kendali Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP.
Megawati meminta kepala daerah PDIP yang sedang dalam perjalanan ke Magelang untuk segera menghentikan perjalanan dan kembali ke daerah masing-masing.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kepala daerah harus tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP guna menunggu arahan lebih lanjut.
Instruksi ini datang di tengah dinamika politik nasional yang memanas, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Retret di Akmil ini sejatinya dirancang untuk memberikan pembekalan kepemimpinan kepada 505 kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa Akmil dipilih sebagai lokasi karena fasilitas yang tersedia dianggap efisien dan mendukung kegiatan tersebut.
Retret ini dijadwalkan mencakup tiga materi utama, yaitu pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh sejumlah menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Menteri Keuangan juga akan memberikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah,” ujar Wamendagri Bima Arya Sugiarto.
Banyak pihak yang menilai, keputusan Megawati untuk menarik kepala daerah PDIP dari kegiatan ini menambah dinamika politik yang sedang berlangsung.
Bagaimana pemerintah dan kepala daerah menanggapi arahan ini masih menjadi perhatian publik.
[**/ML]
