JAKARTA– Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya dalam mencari solusi atas ketidakpastian status pegawai honorer di Indonesia.
Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, menekankan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), khususnya Komisi II DPR RI, agar turut mengawal penyelesaian nasib tenaga honorer yang hingga kini masih menggantung.
“Kami akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar segera menginstruksikan Komisi II untuk menyelenggarakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat.
Tujuannya jelas, yakni mencari kejelasan regulasi serta solusi konkret bagi tenaga honorer,” ujar Netty saat memimpin audiensi dengan Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Lebih lanjut, Netty menyoroti bahwa permasalahan tenaga honorer tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan regulasi yang masih tumpang-tindih.
Ia menilai perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan terkait sistem kepegawaian, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mekanisme rekrutmen tenaga honorer agar tidak terus menimbulkan ketidakpastian.
