MINAHASA, PRONews5.com – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, Selasa (27/1/2026). Rakor nasional ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., dan digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.
Rakor tersebut menjadi forum strategis pemerintah pusat dan daerah dalam merespons dinamika ekonomi nasional, khususnya tekanan inflasi daerah serta percepatan program perumahan rakyat yang menjadi prioritas nasional.
Dalam forum itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan kesiapannya menjalankan kebijakan pengendalian harga dan memperkuat dukungan lintas sektor bagi realisasi program hunian layak.
Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertujuan memperkuat sinergi kebijakan pusat–daerah agar langkah pengendalian inflasi lebih terukur, responsif, dan berbasis data lapangan, sekaligus memastikan dukungan konkret daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
“Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta berperan aktif mendukung program nasional penyediaan hunian layak yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Vanda Sarundajang.
Ia menegaskan, Pemkab Minahasa berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun dalam menyukseskan program perumahan nasional, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.
Secara kebijakan, pengendalian inflasi daerah dan penyediaan hunian layak dinilai saling berkaitan.
Stabilitas harga bahan pokok menjaga daya beli masyarakat, sementara percepatan pembangunan rumah rakyat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di daerah.
Karena itu, keterlibatan aktif OPD lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.
Dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Minahasa turut didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TPID Kabupaten Minahasa, antara lain Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Plt. Kasat Pol PP, Kepala Bagian Perekonomian, serta OPD terkait lainnya.
Ke depan, Pemkab Minahasa diharapkan mampu menerjemahkan hasil Rakor ini dalam langkah teknis dan kebijakan konkret, baik melalui penguatan pengawasan distribusi barang, pengendalian harga di tingkat pasar, maupun percepatan dukungan perizinan dan infrastruktur untuk program perumahan rakyat.
[**/ARP]
