MINAHASA, PRONews5.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama sejumlah pemangku kepentingan terus mengambil langkah konkret menangani pendangkalan Danau Tondano yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Tondano.
Pemkab juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah pusat dalam upaya penyelamatan dan optimalisasi danau yang berstatus prioritas nasional tersebut.
Langkah kolaboratif tersebut melibatkan Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, PLTA Tonsea Lama, serta Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sulawesi.
Pemerintah daerah fokus pada upaya jangka pendek hingga jangka panjang dalam mengatasi pendangkalan dan mencegah banjir susulan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania MM MSi, menegaskan bahwa Danau Tondano memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga ekonomi dan pariwisata.
“Danau Tondano punya potensi besar sebagai destinasi wisata dunia. Untuk itu, perlu pembangunan infrastruktur yang memadai,” ujar Watania usai rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder, Kamis (15/5/2025).
Watania juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat, karena Danau Tondano termasuk dalam 15 danau prioritas nasional. Menurutnya, kewenangan utama atas danau ini berada di tingkat pusat, sehingga dukungan konkret sangat diperlukan.
Pendangkalan danau kini dalam kondisi memprihatinkan.
Saat curah hujan tinggi, danau tak mampu menampung volume air dan menyebabkan banjir di pemukiman warga. Sebagai langkah tanggap darurat, PLTA Tonsea Lama membuka penuh pintu air untuk menurunkan debit air.
Pemkab Minahasa juga mengaktifkan sejumlah program mitigasi, seperti kerja bakti massal setiap Jumat, pembentukan posko bantuan bencana dan kesehatan, serta pemberian bantuan darurat kepada warga terdampak. Termasuk di antaranya pembangunan jembatan bambu sementara ke rumah-rumah yang terendam.
“Semua pihak berkomitmen mendukung langkah strategis penyelamatan Danau Tondano secara menyeluruh. Ini bukan hanya tanggung jawab daerah, tetapi juga bangsa,” tutup Watania.
[**/ARP]
