JAKARTA, PRONews5.com — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menantang wacana penempatan Polri di bawah kementerian, dengan pernyataan keras bahwa dirinya lebih memilih menjadi petani ketimbang menjabat menteri kepolisian.
Sikap tegas itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Pernyataan Kapolri ini sekaligus menutup ruang kompromi atas gagasan lama yang kembali mengemuka, yakni pembentukan kementerian khusus yang membawahi institusi kepolisian sebagai bagian dari agenda reformasi.
Dinilai Merusak Desain Ketatanegaraan
Di hadapan para legislator, Jenderal Sigit menegaskan bahwa posisi Polri yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden merupakan desain kelembagaan paling tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Menurutnya, memindahkan Polri ke bawah kementerian justru berisiko menimbulkan konflik otoritas dan mengaburkan garis komando nasional.
“Bagi kami, Polri harus tetap berada pada posisi saat ini. Itu posisi ideal agar Polri benar-benar menjadi alat negara yang melayani masyarakat, bukan alat birokrasi,” ujar Sigit.
Ia memperingatkan bahwa kehadiran menteri kepolisian berpotensi menciptakan dual power dalam pemerintahan, yang pada akhirnya melemahkan fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.
Kapolri juga mengungkap fakta bahwa dirinya beberapa kali menerima pesan, termasuk melalui aplikasi pesan singkat, yang menawarinya posisi menteri kepolisian. Tawaran itu ditegaskan langsung ditolaknya, bahkan disampaikan secara terbuka di forum resmi DPR.
“Saya sampaikan dengan tegas, saya menolak Polri berada di bawah kementerian. Kalau pun saya yang ditunjuk menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani,” katanya, disambut tepuk tangan peserta rapat.
