JAKARTA, PRONews5.com – Dualisme panjang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhirnya berakhir lewat Kongres Persatuan di Cikarang, Bekasi, 29–30 Agustus 2025. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut gembira hasil kongres dan menegaskan pentingnya rekonsiliasi dengan merangkul semua pihak, termasuk kubu Hendry Ch. Bangun.
Dalam pertemuan dengan Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari di Jakarta, Rabu (3/9/2025), Meutya Hafid menekankan agar kepengurusan baru tidak mengulang perpecahan.
“Masukkan Pak Hendry. Agar benar-benar rekonsiliasi dan bersatu kembali,” ujar Meutya, didampingi Wamen Komdigi Nezar Patria dan Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya.
Selama hampir dua tahun, PWI terbelah akibat dualisme kepengurusan antara hasil Kongres Bandung 2023 dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024. Konflik berkepanjangan ini akhirnya dipertemukan melalui Kongres Persatuan yang difasilitasi Kemenkomdigi dan tokoh pers nasional Dahlan Dahi.
Hasilnya, Dirut LKBN Antara, Akhmad Munir, terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030, sementara Atal S. Depari dipercaya memimpin Dewan Kehormatan.
Menjawab pesan pemerintah, Munir menegaskan pihaknya akan mengakomodasi semua pihak.
“Nama Pak Hendry sudah masuk dalam daftar pengurus baru yang dirancang formatur. Kami ingin PWI betul-betul bersatu kembali,” tegasnya.
Munir menambahkan, tim formatur tengah menyiapkan susunan pengurus untuk segera mengurus AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Pelantikan pengurus baru direncanakan digelar di Museum Pers Nasional, Solo, akhir September 2025.
Meutya Hafid juga menekankan pentingnya peran PWI menjaga jurnalisme Indonesia di tengah derasnya arus informasi digital.
“Kami ingin PWI kembali fokus mengawal jurnalisme profesional, berkualitas, dan beretika,” tandasnya.
Dengan berakhirnya dualisme, PWI diharapkan kembali menjadi rumah besar wartawan Indonesia. Publik kini menantikan langkah konkret kepengurusan baru untuk memulihkan marwah organisasi dan menjaga integritas pers nasional.
[**/ARP]
