JAKARTA, PRONews5.com – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2025–2030, Akhmad Munir, membentuk tim khusus untuk mengakhiri dualisme kepengurusan PWI di sejumlah daerah. Masalah ini dipastikan menjadi prioritas utama dan akan dibawa dalam agenda Kongres Kerja Nasional (Konkernas) PWI.
Munir menjelaskan, saat ini terdapat beberapa daerah yang secara faktual memiliki dua kepengurusan.
Di antaranya Provinsi Banten, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Kepulauan Riau (Kepri). Sementara di beberapa daerah lain, terdapat Pelaksana Tugas (Plt) kepengurusan yang tidak berjalan aktif.
“Untuk mengatasi persoalan ini, kita segera bentuk dua tim. Tim pertama bertugas menyempurnakan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI hasil kongres.
Sedangkan tim kedua fokus pada penyelesaian dualisme kepengurusan di daerah,” ujar Munir melalui sambungan telepon, Senin (1/9/2025).
Menurutnya, tim kedua akan menyiapkan sedikitnya tiga alternatif solusi. Opsi pertama adalah kembali ke titik nol sebelum konflik terjadi. Opsi kedua, melakukan verifikasi atas legitimasi penunjukan Plt di daerah. Opsi ketiga, membuka kemungkinan konferensi ulang, bergantung pada hasil verifikasi tim.
“Tapi alternatif-alternatif ini bukan keputusan saya. Itu hanya gambaran solusi yang bisa ditindaklanjuti tim sebelum dibawa ke forum resmi,” tegas Munir.
Ia menambahkan, hasil kerja kedua tim nantinya akan diserahkan ke Konkernas untuk ditetapkan secara organisasi.
“Konkernas akan digelar secepatnya sesuai mandat Kongres kemarin. Hasilnya akan menjadi satu kesatuan dengan keputusan Kongres,” jelasnya.
Saat ini, Munir bersama pengurus pusat masih fokus menyusun kabinet kepengurusan baru. Setelah selesai, hasilnya akan dibawa ke notaris dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebelum dilakukan pelantikan resmi.
[**/ML]
