Bahkan pada 2021, praktik serupa juga terpantau, memperkuat dugaan bahwa skema ini telah berlangsung sistemik selama bertahun-tahun tanpa jerat hukum.
“Mereka kembali beraksi setelah pemberitaan berhenti. Karena tahu hukum tak menyentuh, mereka merasa kebal,” ujar narasumber lain sambil menyerahkan bukti visual kepada redaksi.
Indikasi kolusi antara oknum pengelola SPBU dan jaringan mafia semakin memperkuat dugaan bahwa kejahatan ini tidak berdiri sendiri.
Dampaknya jelas: subsidi BBM tidak tepat sasaran, kelangkaan solar makin parah, dan ekonomi rakyat kecil tergencet.
Absennya penindakan dari aparat hukum dan lemahnya pengawasan dari Pertamina dituding sebagai faktor utama pembiaran praktik mafia energi di daerah.
Masyarakat menilai negara seolah kalah oleh jaringan ilegal yang leluasa beroperasi.
“Kalau negara tunduk pada mafia energi, maka rakyat kecil akan terus jadi korban. Keadilan distribusi energi hanya jadi slogan,” keluh sejumlah warga pengguna kendaraan.
Program digitalisasi penyaluran BBM bersubsidi yang digadang-gadang pemerintah melalui skema “subsidi tepat sasaran” pun dinilai gagal diterapkan secara efektif, khususnya di lapangan seperti di Tomohon.
