Sejumlah tokoh pemuda Tomohon mengaku tidak pernah menerima informasi rekrutmen peserta dan menilai data ribuan peserta hanya manipulasi.
“Kami kaget membaca ada ribuan peserta. Faktanya, ada pegawai THL yang dimasukkan, peserta hanya diundang mendadak, dan jumlah yang hadir jauh dari klaim resmi,” kata tokoh pemuda Tomohon Selatan kepada PRONews5.com.
Indikasi maladministrasi diperkuat dengan temuan daftar hadir yang dicatut.
Beberapa nama tidak pernah hadir, dan tanda tangan terlihat seragam, menimbulkan dugaan rekayasa dokumen pertanggungjawaban.
Aktivis anti-korupsi menilai modus ini termasuk tindak pidana korupsi karena anggaran dihabiskan tanpa output nyata.
Mereka mendesak BPK melakukan audit forensik dan Kejaksaan Negeri Tomohon menindaklanjuti secara hukum.
PRONews5.com telah mengonfirmasi Kepala Dispora Kota Tomohon, Ventje Karundeng, terkait selisih jumlah peserta, realisasi anggaran konsumsi Rp195,5 juta, perjalanan dinas Rp352 juta, dan pengadaan kaos Rp135,7 juta, serta dugaan daftar hadir fiktif.
Pertanyaan soal indikator keberhasilan kegiatan tiga hari dan langkah Dispora agar kegiatan sesuai aturan juga diajukan. Namun hingga berita ini tayang, Ventje Karundeng belum merespons konfirmasi.
[**/ARP]
