Sejumlah aktivis anti-korupsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut angkat suara, mendesak Kapolda Sulawesi Utara, Irjen. Pol. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H., untuk melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penyimpangan pada proyek RSUD ini.
Dikenal sebagai sosok yang tegas dalam pemberantasan korupsi di Sulut, dukungan terhadap Kapolda pun semakin menguat dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI-TPK), Bambang, secara tegas menyatakan dukungannya.
“Kami mendukung penuh langkah Bapak Kapolda untuk membongkar dugaan korupsi yang terjadi pada proyek RSUD Tondano ini.
Anggaran yang dihabiskan sangat besar, dan masyarakat berhak mendapatkan kualitas pembangunan yang sesuai dengan standar,” ujarnya.
Menanggapi temuan BPK, Direktur RSUD Sam Ratulangi Tondano, dr. Nancy Mongdong, MHSM, Sp.PD, tidak menampik adanya kekurangan volume pekerjaan yang telah dilaporkan.
“Kami sudah berkomitmen untuk menyelesaikan sisa kerugian yang masih ada. Saat ini tersisa sekitar Rp 550 juta yang akan segera kami selesaikan,” ungkap dr. Nancy saat dikonfirmasi belum lama ini.
Namun, masyarakat tetap menuntut adanya tindakan hukum yang tegas.
“Meskipun telah ada upaya pengembalian kerugian negara, kami minta Bapak Kapolda Sulut untuk tetap mengusut tuntas permasalahan ini.
