TOMOHON- Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roycke Langie, didesak untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kota Tomohon, yang nilainya mencapai Rp100,35 miliar.
Dana yang disetujui oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) ini awalnya diperuntukkan untuk membangun infrastruktur seperti destinasi wisata, sumber daya air, dan jalan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi di kota tersebut.
Namun, alih-alih membawa manfaat bagi masyarakat luas, berbagai pihak mempertanyakan efektivitasnya, menilai bahwa proyek-proyek tersebut justru terindikasi tidak tepat sasaran.
Aktivis anti-korupsi, Jamel Mamengko, menyoroti bahwa dampak dari proyek PEN di Tomohon justru belum terasa manfaatnya bagi masyarakat luas dan diduga hanya menguntungkan oknum tertentu.
Ia menilai dana PEN seharusnya lebih difokuskan untuk mendukung UMKM, yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja setelah pandemi.
Mamengko kepada wartawan media ini Selasa (29/10/2024) mengungkapkan, bahwa beberapa proyek yang dibangun, seperti jalan, lokasi pariwisata, dan fasilitas air bersih, diduga banyak yang tidak berfungsi optimal di lapangan.
“Kami mendukung Kapolda Sulut untuk mengusut tuntas proyek-proyek PEN di Kota Tomohon, mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan,” tegasnya.
[**/ARP]
