Itu kita amati dan kita ingatkan supaya segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya pencegahan,” tegas Haryono.

Hasil temuan BPK tahun 2023 mengungkapkan beberapa masalah utama yang memerlukan perhatian serius:

  1. Kekurangan Volume Belanja Modal: Beberapa perangkat daerah belum menindaklanjuti kekurangan volume belanja modal untuk proyek jalan, irigasi, dan jaringan dengan total nilai mencapai Rp575.130.243,60.
  2. Denda Keterlambatan Proyek: Sebanyak tujuh paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan belum dikenakan denda, dengan total nilai denda mencapai Rp365.305.049,79.
  3. Pengelolaan Aset Tetap: Penyajian dan pengamanan aset tetap belum dilaksanakan secara tertib oleh beberapa perangkat daerah, menambah kompleksitas masalah pengelolaan keuangan daerah.

Temuan-temuan ini menunjukkan adanya potensi kelalaian dalam pengelolaan anggaran dan aset.

Jika tidak segera diperbaiki, masalah ini dapat berkembang menjadi isu hukum yang lebih serius.