JAKARTA|ProNews.id – Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengapresiasi komitmen Kementerian Agama (Kemenag) dalam pencegahan kekerasan seksual.
Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Ch. Salampessy, saat beraudiensi dengan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Rabu (02/08) di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta Pusat.
Dikatakannya, apresiasi ini, diberikan kepada Kemenag yang telah menjadi pilot project dan contoh untuk kementerian/lembaga lain dalam komitmen dan perhatian khusus terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
“Kementerian Agama terdepan dalam komitmen dan memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini patut kami apresiasi, sebab banyak Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang lebih dahulu memiliki SOP (Standard Operating Procedure) pencegahan kekerasan seksual daripada perguruan tinggi umum,” ungkap dia, dalam Siaran Pers Kemenag melalui akun facebook Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara.
Olivia menambahkan, pihaknya berharap, SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini tidak hanya di lembaga pendidikan. “Melainkan juga di Kemenag hingga ke level paling bawah,” sambung dia.
Dalam kesempatan membahas pembaruan perjanjian kerja sama atau MoU tentang Kawasan Bebas Kekerasan serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan, mantan Wakil Walikota Ambon periode tahun 2006-2011 ini menyebutkan, perjanjian kerja sama antara Kemenag dan Komnas Perempuan sudah dilakukan sejak 2018,m dan telah berakhir pada 25 Mei 2023 lalu.
“Untuk itulah Bapak Menteri, kedatangan kami untuk membincangkan kembali MoU yang sudah ditandatangani pada lima tahun lalu, apa yang akan diperbarui dan dikembangkan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah mengatakan, sejak MoU ditandatangani pada tahun 2018, sudah banyak hal yang dilakukan Kemenag untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan pemenuhan hak-hak perempuan.
“Program kawasan bebas kekerasan di perguruan tinggi keagamaan merupakan program prioritas nasional. Berawal dari SK Dirjen Pendis No 5494 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dilanjutkan dengan PMA No 73 tahun 2022, KMA No 83 tahun 2023,” tuturnya.
Semuanya, lanjut dia, menunjukkan komitmen dari Kementerian Agama untuk mewujudkan kawasan bebas kekerasan di lembaga pendidikan sangat bagus dan penting.
“Dan ini harus kita kawal bersama,” imbuh perempuan yang menyandang gelar Guru Besar Bidang Ilmu Kajian Gender di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ini.
Ia menjelaskan, dari 58 perguruan tinggi keagamaan negeri di bawah Kementerian Agama, sebanyak 33 sudah memiliki Kawasan Bebas Kekerasan dan Satgas PPKS.
Pihaknya juga mendorong PTKN Katolik dan Kristen untuk juga membuat Kawasan Bebas Kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan masing-masing. “Kami akan terus mendorong komitmen yang ada di kampus. Ke depan tidak hanya mendorong, kami akan bekerja sama dalam peningkatan kapasitas tim Satgas PPKS,” pungkas Alimatul.
Kesetaraan Gender di Kemenag
Dilain pihak, Menteri Agama Yaqut Cholil, menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Komnas Perempuan. Ia menyambut baik tujuan dari Komnas Perempuan.
“Saya minta pembaruan MoU ini segera ditindaklanjuti, mengingat pentingnya komitmen bersama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” ujarnya.
Disampaikan Menag, sebelumnya Kemenag dikenal dengan kementerian yang sangat maskulin. Menurut dia, jarang sekali perempuan memiliki kesempatan yang sama sebagaimana laki-laki memiliki kesempatan di Kementerian Agama.
“Jadi problem ini tidak hanya di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, pesantren dan madrasah, melainkan juga di lingkungan Kantor Kementerian Agama. Saya buat terobosan yang bagi orang lain kecil namun menjadi gambaran bagaimana Kemenag berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan,” terang Yaqut, seraya mengungkapkan bahwa dia menunjuk stafnya, Mariana Ariestyawati sebagai Juru Bicara Kementerian Agama.
Ditambahkan, sepanjang sejarah Kementerian Agama, baru kali ini ada juru bicara perempuan. Begitupun, lanjut Qoulil, dalam sejarah perhajian.
“Baru tahun ini, ada Amirul Hajj perempuan, karena ini adalah komitmen dan keberpihakan kami terhadap kesetaraan gender begitu juga dengan rektor, kanwil dan kakankemenag,” sambung dia.
Khusus untuk pesantren, disarankannya, Komnas Perempuan dapat terjun langsung ke pesantren untuk mengkampeyekan Kawasan Bebas Kekerasan serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
“Pesantren itu sangat otonom dan independen. Jadi kalau boleh kami menyarankan Komnas Perempuan masuk dan datang ke pesantren. Karena ini jantung pertahanan terhadap kesetaraan gender dan penanganan kekerasan terhadap perempuan,” saran Gus Men panggilan akrab dia.
Dikatakannya juga, khusus untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kristen, akan sampaikan langsung agar PTKN Kristen memiliki kawasan bebas kekerasan.
“Terima kasih atas apresiasi Komnas Perempuan terhadap Kementerian Agama. Kami tunggu draf MoU-nya, kalau bisa kita lakukan penandatanganan di kantor Komnas Perempuan dalam waktu dekat ini,” harap Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini.
[*/Rev]
