PRONEWS|JAKARTA- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan pada Senin (20/1/2025) di Rupatama, Mabes Polri, Jakarta.
Inisiatif ini bertujuan menjadi wadah penyelesaian sengketa antara perusahaan dan tenaga kerja, sekaligus memperkuat perlindungan bagi kaum buruh.
Kapolri menegaskan bahwa pembentukan Desk Ketenagakerjaan mencerminkan keberpihakan Polri terhadap permasalahan yang kerap muncul dalam dunia ketenagakerjaan.
Menurutnya, berbagai persoalan tenaga kerja seringkali dipengaruhi oleh dinamika dan tantangan global.
“Dengan adanya desk ini, kami harapkan tercipta saluran yang efektif bagi tenaga kerja dan buruh untuk menyampaikan keluhan mereka.
Ini adalah wujud komitmen Polri untuk membantu menyelesaikan sengketa secara damai dan profesional,” ujar Jenderal Sigit.
Desk Ketenagakerjaan akan menjalankan tugas mulai dari menerima laporan, melaksanakan gelar perkara, hingga mediasi.
Namun, apabila upaya mediasi tidak berhasil, langkah penegakan hukum tetap akan menjadi opsi terakhir atau ultimum remedium.
“Pilihan penegakan hukum diambil hanya sebagai langkah terakhir, karena fokus utama adalah penyelesaian secara damai dan menciptakan keseimbangan antara perusahaan dan tenaga kerja,” tambah Kapolri.
Kapolri juga menaruh harapan besar terhadap dampak positif Desk Ketenagakerjaan.
Ia menyebut bahwa kehadiran desk ini dapat memberikan perlindungan lebih baik kepada tenaga kerja, menciptakan lingkungan industri yang sehat, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen di masa mendatang.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Polri ini.
Ia menyebut Desk Ketenagakerjaan sebagai bentuk kolaborasi nyata antar-lembaga untuk menghadirkan solusi atas permasalahan tenaga kerja.
“Ini adalah kolaborasi yang luar biasa, seperti yang diharapkan Presiden dari semua stakeholder.
Polri telah menunjukkan wujud nyata kehadiran negara melalui pembentukan desk ini,” ungkap Yassierli.
Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari ekosistem yang menjamin ketenangan para pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum.
Pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan dapat memperkuat hubungan harmonis antara pekerja, buruh, dan perusahaan, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
[**/IND]
JAKARTA|PRONEWS- Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Desk Ketenagakerjaan. Pembentukan desk ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri, serta sengeketa tenaga kerja antara perusahaan dan tenaga kerja.
Jenderal Sigit mengemukakan, Desk Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk keberpihakan Polri terhadap permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini selalu terjadi. Persoalan-persoalan yang muncul pun tak terlepas dari kondisi dan dinamika global.
“Dan tentunya dengan desk ini kita harapkan bahwa ada saluran bagi rekan-rekan tenaga kerja, rekan-rekan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhannya,” ungkap Kapolri di Rupatama, Senin (20/1/25).
Menurutnya Kapolri, desk ini akan bekerja mulai dari menerima laporan, melaksanakan gelar, dilanjutkan dengan mediasi.
“Dan kalau kemudian ini juga tidak terjadi maka pilihan penegakan hukum sebagai ultimum remedium,” ujar Jenderal Sigit.
Dengan adanya desk ini, ujar Kapolri, diharapkan bisa menjadikan kaum buruh dan tenaga kerja semakin terlindungi. Selain itu, diharapkan desk ini dapat menciptakan lingkungan industri yang sehat dan membawa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi 8% ke depannya.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengaku mendukung penuh pembentukan Desk Ketenagakerjaan ini. Ia bahkan mengapresiasi Polri atas pembentukan desk tersebut.
“Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh pak presiden kepada semua stakeholders, kementerian bagaimana kolaborasi itu harus ada,” ungkapnya.
Desk Ketenagakerjaan Polri ini, ujarnya, menjadi satu bagian dari sebuah ekosistem utuh bagaimana wujud negara hadir. Hal ini pun semata-mata demi mewujudkan ketenangan kepada pekerja dan memberikan kepastian hukum.
[**/IND]
