Inakor Desak BPK dan KPK Audit Khusus Dugaan Korupsi Proyek E-Katalog PUPR Minahasa Utara

MINAHASA- Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit investigatif terhadap dugaan korupsi dalam empat paket proyek yang menggunakan metode e-Katalog di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2023.

Ketua Harian DPP LSM INAKOR, Rolly Wenas, menyatakan bahwa permintaan audit ini dilatarbelakangi oleh temuan BPK Sulawesi Utara yang menunjukkan adanya indikasi dan potensi kerugian negara dari empat paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Proyek tersebut meliputi Preservasi Jalan Ruas Kolongan-Kawangkoan-Sampiri, Preservasi Jalan Ruas Lembean-Marawas, Preservasi Jalan Ruas Warisa Ponto, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Depolsela.

“Tujuan kami menyurati BPK dan KPK RI adalah agar dapat menindaklanjuti temuan BPK Sulawesi Utara yang menunjukkan adanya indikasi dan potensi kerugian negara dari empat paket pekerjaan ini,” ujar Wenas saat ditemui di ruas jalan Manado. Dalam aktivitasnya, ia juga menyampaikan rencana untuk mengunjungi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara guna mengonfirmasi surat yang diterima INAKOR dari Kejaksaan Agung dengan nomor R-2345/F.2/Fd.1/07/2024.

Wenas menambahkan bahwa semangat yang sama dari BPK dalam upaya pencegahan korupsi sangat dibutuhkan.

“BPK dimohonkan memiliki semangat yang sama demi kepentingan negara dalam upaya pencegahan korupsi, sehingga dapat segera merespon permohonan INAKOR untuk melakukan audit khusus.

KPK juga diharapkan dapat menjadikan ini sebagai pintu masuk untuk melakukan penelusuran, penyelidikan, serta penindakan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

INAKOR berencana mengirimkan rekomendasi BPK Sulawesi Utara dan memastikan bahwa dokumen tersebut diterima oleh BPK RI dan KPK secara utuh dalam minggu ini.

“Kami akan pastikan bahwa data-data yang kami miliki cukup kuat untuk menunjukkan adanya penyelewengan dalam pelaksanaan keempat paket ini,” papar Wenas.

Investigasi oleh BPK dan KPK sangat diharapkan oleh masyarakat daerah, karena masyarakat berhak mendapatkan manfaat maksimal dari anggaran negara dan daerah yang digunakan dalam proyek-proyek ini.

“Korupsi melanggar hak asasi manusia. Ini adalah alasan mengapa korupsi adalah kejahatan luar biasa, karena merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak,” tutur Wenas.

Sebelumnya, pada 12 Juli 2024, LSM INAKOR dan LSM LAMI telah melaporkan dugaan korupsi terkait proyek Preservasi Jalan Ruas Lembean-Marawas senilai Rp22 miliar ke Polda Sulawesi Utara.

“Kami mengundang semua pihak, BPK, APIP, dan APH untuk meninjau lokasi proyek yang bermasalah ini. Mari kita lihat, analisa, dan uji apakah kualitas dan mutu hasil pekerjaan ini sudah sesuai. Menurut investigasi kami, banyak item yang pelaksanaannya janggal dan asal-asalan. Mari kita turun dan lihat langsung hasil pekerjaan ini,” tegas Wenas.

[**/ARP]