Menurut sumber di lokasi, program bedah rumah tersebut langsung dipindahkan ke penerima lain yang lebih “disukai.”

Dugaan politisasi ini memicu protes dari tokoh masyarakat Tomohon Josis Ngantung yang khawatir bantuan tidak tepat sasaran.

“Program ini seharusnya untuk warga kurang mampu, bukan dijadikan alat politik.

Jika informasi ini benar, kami meminta pihak TNI dan Polri untuk turun tangan, karena program bedah rumah ini adalah program pemerintah, bukan bantuan pribadi dari calon petahana,” ujar Josis Ngantung, Minggu (17/11/2024).

Warga juga mengungkapkan kejanggalan lain terkait penerima baru bantuan tersebut. Menurut mereka, keluarga yang akhirnya menerima bantuan tahun ini justru sudah mendapatkan program bedah rumah pada tahun sebelumnya.

“Masa rumah yang sama mau dibedah dua kali? Ini sangat tidak masuk akal,” tambah sumber tersebut.

Ketika warga mempertanyakan alasan pengalihan bantuan, Lurah Rurukan Satu, Meyne Wengkang, disebutkan mengakui bahwa keputusan tersebut adalah instruksi dari atasannya.

“Ini perintah atasan karena keluarga tersebut bukan pendukung calon petahana, jadi harus diganti,” ungkap salah satu warga yang menanyakan langsung kepada Lurah.