MINAHASA, PRONews5.com- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi semangat anti korupsi Gubernur Yulius Selvanus Komaling.
Hal itu diungkapkan Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty pada diskusi terbatas dengan pegiat antikorupsi di Warong Kopi Rumah Tua, Tondano, Kabupaten Minahasa, Rabu, (12/03/2025).
“PWI Sulut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling karena semangat yang tinggi dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Maemossa sapaan akrab Vanny Loupatty.
Lanjut Maemossa, semangat antikorupsi Gubernur Sulut yang populer dengan jargon YSK ini menariknya mendapat dukungan luas dari masyarakat.
“Komitmen membangun tanpa korupsi Pak Gubernur YSK dapat sokongan kuat masyarakat. Hal itu terlihat dari dukungan para pegiat antikorupsi baik LSM maupun Ormas di daerah ini,” katanya.
Skala prioritas Gubernur YSK antaranya Pemberantasan Korupsi. Dan itu jelas-jelas mendapat dukungan kuat dari masyarakat.
“Rakyat muak dengan korupsi yang terjadi selama ini. Jadi ketika Pak Gubernur YSK lontarkan kepemimpinannya anti korupsi, spontan hal itu mendapat dukungan dari masyarakat,” katanya.
Menurutnya, PWI Sulut sebagai lembaga kewartawanan juga meyakini restrukturisasi jabatan di Pemprov Sulut tujuannya untuk good governance.
“Restrukturisasi pejabat patut dilakukan. Tujuannya sudah pasti untuk menyejahterakan rakyat daerah kita,” katanya.
Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty didampingi Wakil Ketua Adrianus R Pusungunaung dan Sekretaris Ardison Kalumata, menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam diskusi tersebut.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pers, masyarakat, dan aktivis adalah langkah fundamental dalam membangun Sulawesi Utara yang lebih transparan dan bebas korupsi.
“PWI Sulut akan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyampaikan informasi yang objektif serta faktual kepada masyarakat.
Semangat antikorupsi harus terus digaungkan agar Sulut menjadi daerah yang maju dan berintegritas berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkas Maemossa.
Diskusi diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara berbagai pihak dalam memerangi korupsi, serta menjadikan Sulawesi Utara sebagai contoh pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kebijakan antikorupsi yang diterapkan Gubernur YSK mendapat dukungan besar dari masyarakat, aktivis antikorupsi, serta berbagai organisasi kemasyarakatan.
Dukungan publik ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulut sudah jenuh dengan praktik korupsi yang selama ini membebani pembangunan daerah.
Ketegasan Gubernur YSK dalam menindak oknum yang terindikasi korupsi dinilai sebagai langkah progresif yang patut dicontoh oleh kepala daerah lain di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Harian DPP Inakor, Rolly Wenas menegaskan, pers memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan antikorupsi dan membangun kesadaran publik terhadap pentingnya integritas.
“Media adalah pilar keempat demokrasi. Wartawan harus tetap kritis dan menjadi pengawas kebijakan pemerintah, agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” tegas Wenas.
Senada dengan itu, Ketua Lakri Minahasa, Jamel Lahengko (Engko’), menekankan bahwa kolaborasi antara wartawan, aktivis antikorupsi, dan masyarakat adalah kunci utama dalam mencegah serta memberantas praktik korupsi di daerah.
“Korupsi tidak bisa dilawan hanya oleh satu pihak. Kita butuh sinergi antara pers, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan antikorupsi benar-benar diterapkan secara konsisten,” ungkap Lahengko.
Diskusi ini juga mendapat sambutan positif dari pegiat media sosial Sulut seperti Victor Munaiseche dan Will Wetik.
Keduanya menyoroti peran media sosial sebagai alat ampuh dalam menyebarkan informasi terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
“Di era digital, masyarakat punya akses langsung untuk mengawasi kinerja pemerintah. Media sosial bisa menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam mencegah praktik korupsi,” kata Munaiseche.
[**/ARP]
