MINAHASA, PRONews5.com– Pentingnya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan menjadi fokus utama dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang digelar di Desa Kanonang Satu, Kawangkoan, Minahasa, Senin (10/3).
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara MPR RI dan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Utara, yang dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai desa.
Tiga narasumber utama hadir untuk memberikan wawasan mendalam: Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Liyanto (NTT), Anggota DPD RI/MPR RI Dapil Sulut, Ir. Stefanus B.A.N Liow, MAP, serta Akademisi Unsrat Manado, Dr. Novie R. Pioh, M.Si.
Diskusi yang dimoderatori oleh Yaya Piri, S.IK, M.Si (Kepala Biro SCTV Sulut) ini mengupas secara komprehensif empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam paparannya, Senator Stefanus B.A.N Liow (SBANL) menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga ideologi yang telah membimbing kehidupan lahir dan batin masyarakat Indonesia.
Dalam keberagaman suku, agama, adat, dan bahasa, Pancasila menjadi perekat utama bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pancasila adalah kekuatan yang menyatukan kita. Di tengah berbagai perbedaan, Pancasila menjaga harmoni dan memperkuat persatuan bangsa,” ujar Senator SBANL.
Ia juga menegaskan bahwa para kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Liyanto, mengupas UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Ia menjelaskan tugas dan kewenangan lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif, yang harus dipahami oleh para kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan tugas pemerintahan di tingkat lokal.
Sebagai seorang pengusaha sukses di NTT, Liyanto menekankan bahwa pemahaman tentang konstitusi adalah kunci bagi kepala desa dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan dinamika sosial di tingkat desa.
“Kepala desa adalah pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Pemahaman tentang konstitusi akan membantu mereka dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Dari perspektif akademisi, Dr. Novie R. Pioh, M.Si, yang juga merupakan mantan Dekan FISIP Unsrat Manado, menyoroti betapa strategisnya peran kepala desa dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan.
Sebagai putra asli Kawangkoan, ia menaruh harapan besar agar para pemimpin desa tidak hanya memahami teori empat pilar kebangsaan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
“Pemimpin di tingkat desa harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Dari desa yang kuat, kita bisa membangun bangsa yang lebih maju,” ungkap Pioh.
Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua DPD APDESI Sulut, Luki Kasenda, SE (Hukum Tua Desa Kanonang Satu) yang didampingi Sekretaris APDESI Sulut, Wanly Lempoy (Hukum Tua Desa Pinabetengan Selatan).
“Merupakan kehormatan besar bagi kami bahwa Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI merespons permohonan APDESI untuk menggelar kegiatan ini.
Pemahaman yang diberikan sangat bermanfaat bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya,” ujar Kasenda.
Kegiatan diawali dengan doa oleh Ketua BPMJ GMIM Efrata Kanonang, Pdt. Josef Tiaga, S.Th, serta dihadiri oleh Camat Kawangkoan Barat, Meidy Keintjem, S.Pd, MM, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sulut, Happy Walangitan, dan Kabag Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini menjadi momen penting bagi kepala desa dan perangkatnya untuk memperkuat pemahaman kebangsaan.
Dalam konteks pemerintahan desa, nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta persatuan dalam keberagaman harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya empat pilar kebangsaan, diharapkan para pemimpin desa dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, membangun kesejahteraan, dan memperkuat karakter kebangsaan di tingkat akar rumput.
[**/ARP]
