TOMOHON, PRONews5.com — Insiden tidak menyenangkan terjadi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon saat wartawan hendak meliput aksi damai puluhan Tenaga Harian Lepas (THL), Senin (7/10/2025).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Tomohon, Johnson Liuw, diduga sempat menghalangi tugas wartawan dan bersikap arogan saat berlangsungnya pertemuan antara perwakilan THL dan pejabat Pemkot.
Aksi damai yang digelar di depan Kantor Wali Kota Tomohon itu merupakan bentuk kekecewaan para THL terhadap dugaan ketidakadilan dan diskriminasi dalam proses penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Puluhan peserta aksi menuntut transparansi dan kejelasan mekanisme seleksi yang dianggap tidak adil dan penuh kejanggalan.
Insiden bermula ketika wartawan PRONews5.com berusaha meliput langsung jalannya pertemuan di ruang Bagian Organisasi, Lantai 3 Kantor Wali Kota.
Namun, Johnson Liuw tiba-tiba melontarkan pernyataan bernada tinggi yang dianggap menghalangi kerja jurnalistik.
“Kamu bagian dari para pengunjuk rasa, kalau bukan, tunggu di luar! Nanti kalau koordinator demo yang izinkan wartawan masuk, baru kamu boleh masuk,” ujar Johnson dengan nada keras di hadapan sejumlah pejabat dan aparat keamanan.
Sempat terjadi perdebatan singkat antara Johnson Liuw dan wartawan PRONews5.com yang tetap berupaya menjalankan tugas peliputan sesuai hak pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Beberapa anggota kepolisian yang berada di lokasi bahkan sempat menenangkan situasi dan meminta agar wartawan tidak terpancing emosi.
Setelah perdebatan mereda, pihak penyelenggara akhirnya mengizinkan seluruh wartawan masuk untuk meliput jalannya pertemuan. Diskusi kemudian berjalan tertib hingga selesai.
Peristiwa ini mendapat perhatian serius dari kalangan jurnalis dan aktivis kebebasan pers di Tomohon.
Mereka menilai sikap arogan pejabat publik terhadap wartawan mencederai prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.
“Seharusnya pejabat publik memahami peran wartawan sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, bukan malah menghalangi,” ujar seorang jurnalis senior di Tomohon yang enggan disebut namanya.
Insiden ini juga menambah sorotan publik terhadap carut-marut seleksi PPPK di lingkungan Pemkot Tomohon, yang dinilai tidak transparan dan menimbulkan keresahan di kalangan THL.
[**/ARP]
