JAKARTA, PRONews5.com — Mayoritas publik Indonesia menolak praktik rangkap jabatan pejabat negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil survei Index Politica menunjukkan 91,5% responden menilai rangkap jabatan tidak pantas dilakukan, sementara hanya 8,5% yang setuju.
Survei nasional ini dilakukan pada 7–15 Agustus 2025 melalui wawancara interaktif via telepon terhadap 1.200 responden berusia di atas 19 tahun dengan pendidikan minimal SMA, tersebar di 20 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan (minus Kalimantan Utara).
Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan margin of error ±3% pada tingkat kepercayaan 95%.
Direktur Riset Index Politica, Fadhly, menjelaskan bahwa selain penolakan terhadap rangkap jabatan, survei juga menemukan adanya penurunan tajam kepercayaan publik terhadap kinerja kabinet merah putih. “Jika pada Januari 2025, 87,9% publik menyatakan puas terhadap kinerja kabinet, kini hanya 65% yang puas. Ada penurunan signifikan sebesar 22,9%,” kata Fadhly.
Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto tetap tinggi.
Sebanyak 83,5% responden optimistis kepemimpinan Prabowo akan membawa perbaikan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan-keamanan ke depan.
Namun, gap kepercayaan sebesar 18,5% antara Presiden dan kabinetnya dinilai menjadi sinyal kuat perlunya langkah evaluasi serius, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet.
“Penolakan publik terhadap rangkap jabatan sangat kuat. Ini bisa menjadi masukan penting bagi pemerintah, khususnya Menteri BUMN Erick Thohir, untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan dan menghindari konflik kepentingan,” ujar Fadhly.
Index Politica menegaskan bahwa hasil survei ini menjadi alarm demokrasi bagi pemerintah. Publik menginginkan pejabat negara fokus pada tugas pokok dan fungsinya tanpa beban jabatan ganda.
Evaluasi kinerja kabinet sekaligus penghapusan praktik rangkap jabatan dinilai mendesak demi mengembalikan kepercayaan masyarakat.
[**/IND]
