MANADO, PRONews5.com — Lonjakan angka kriminalitas di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, menjadi perhatian serius DPRD Sulut. Menindaklanjuti laporan dan keluhan warga, Komisi I DPRD Sulut menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama TNI, Polri, dan sejumlah instansi terkait di Ruang Serba Guna DPRD Sulut, Selasa (12/8/2025).
Rakor dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua Rhesa Waworuntu dan Sekretaris Julitje Maringka, serta anggota Komisi I lainnya seperti Hillary Tuwo, Raski Mokodompit, Henry Walukow, Eugenia Mantiri, dan Feramitha Mokodompit. Turut hadir perwakilan Polda Sulut, Kodam XIII/Merdeka, Korem 131/Santiago, Lanud SRI Manado, Lantamal VIII Manado, Kabinda Sulut, Kesbangpol, Satpol PP, Biro Hukum Setdaprov, dan Biro Pemerintahan.
Menurut Braien, rapat ini merupakan tindak lanjut atensi Gubernur Sulut dan DPRD agar masalah keamanan menjadi prioritas pembahasan. “Kita tidak bisa tinggal diam melihat tren kriminalitas meningkat. Harus ada langkah bersama untuk menekan angka kejahatan,” tegasnya.
Perwakilan Polda Sulut, Kabiro Binmas Kombes Pol Julianto Sirait, mengusulkan pengaktifan kembali pos kamling di setiap lingkungan, peningkatan patroli, serta sosialisasi dan edukasi kamtibmas melibatkan organisasi kepemudaan. Sementara itu, Kolonel Chk Dr Chandra Matdung W. P., S.H., M.H., dari Kodam XIII/Merdeka menyarankan operasi gabungan lintas instansi untuk mencari akar masalah penyebab kriminalitas.
Kolonel Inf F. Siboro dari Korem 131/Santiago menekankan pentingnya pencegahan dini. “Jika potensi gangguan keamanan sudah diantisipasi sejak awal, peluang terjadinya kriminalitas dapat ditekan,” ujarnya.
Hasil diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain pembentukan tim operasi gabungan TNI/Polri dan stakeholder, patroli rutin bersama, dukungan anggaran melalui APBD atau hibah, pelibatan tokoh agama dan masyarakat, serta sosialisasi peran serta warga menjaga keamanan lingkungan.
[**/VIC]
