JAKARTA, PRONews5.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) mendapat kritik tajam dari pengamat kebijakan publik karena dianggap melampaui kewenangan dengan terlibat langsung dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah-sekolah, yang bukan menjadi domain kerjanya.
Sorotan itu dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul, menanggapi kehadiran Menteri KomDigi Meutya Viada Hafid dalam kick-off program CKG Sekolah di SMP Katolik Penabur, Tangerang, Senin (4/8/2025).
“KomDigi itu offside. Ngapain urus cek kesehatan? Itu tugas Kementerian Kesehatan, bukan Kominfo digital. Sementara situs judi online dan konten porno masih bebas diakses,” tegas Adib.
Menurutnya, Menteri Meutya seharusnya fokus menuntaskan persoalan yang menjadi inti tugas KomDigi—yakni pengawasan dan penegakan regulasi di ruang digital.
Ia menilai keterlibatan langsung Meutya dalam program kesehatan justru memberi kesan mencari panggung dan memperluas citra politik, bukan pengabdian sesuai tupoksi kementerian.
“Kalau cuma edukasi kesehatan, itu cukup dikerjakan oleh bidang teknis atau kerja sama lintas kementerian. Jangan sampai ini jadi ajang politik murahan,” tambahnya.
Adib menyebut, masalah utama ruang digital saat ini adalah masih masifnya praktik judi online dan akses pornografi, terutama di kalangan masyarakat bawah dan anak-anak.
Ia menganggap kegagalan pemblokiran situs berbahaya sebagai bentuk kelalaian yang lebih penting untuk segera diatasi KomDigi.
