MINAHASA, PRONews5.com- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menegaskan pentingnya peran pers dalam mengawal pemerintahan Robby Dondokambey dan Vanda Sarundajang (RD-Vasung) agar transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Hal ini mengemuka dalam diskusi terbatas bersama pegiat antikorupsi yang digelar di Warong Kopi Rumah Tua, Tondano, Rabu (12/03/2025).
Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty, menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pengawas kebijakan publik dan memastikan pemerintahan berjalan dalam koridor yang bersih dan akuntabel.
“Bantu pemerintah Minahasa. Bantu Pak Robby dan Vanda dalam menjalankan roda pemerintahan. Saya yakin pemerintahan mereka tidak akan korupsi,” tegas Loupatty, yang akrab disapa Maemossa.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Harian DPP Inakor, Rolly Wenas, turut menyoroti peran pers sebagai pilar keempat demokrasi yang harus tetap kritis dan objektif dalam memberitakan kebijakan pemerintah.
“Media memiliki posisi strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Wartawan harus berani mengungkap fakta dan mengawal kebijakan antikorupsi agar tidak sekadar wacana,” ujar Wenas.
Diskusi ini juga menyoroti kebijakan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), yang dikenal tegas dalam pemberantasan korupsi. Langkah-langkah restrukturisasi pejabat di lingkungan Pemprov Sulut dinilai sebagai upaya progresif dalam membangun pemerintahan yang lebih bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Rakyat sudah muak dengan korupsi yang menggerogoti pembangunan. Jadi ketika Pak Gubernur YSK menegaskan kepemimpinan antikorupsi, masyarakat langsung merespons positif,” lanjut Loupatty.
Ketua Lakri Minahasa, Jamel Lahengko (Engko’), menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh sinergi antara pers, pemerintah, aktivis antikorupsi, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar dijalankan secara konsisten.
“Jika kita hanya mengandalkan satu pihak, maka korupsi akan terus berulang. Sinergi antara pers, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan agar tidak ada celah bagi praktik korupsi,” ungkap Lahengko.
Selain itu, peran media sosial dalam mengawal transparansi pemerintahan juga dibahas dalam diskusi ini. Pegiat media sosial Sulut, Victor Munaiseche dan Will Wetik, menekankan bahwa di era digital, masyarakat memiliki akses langsung untuk mengawasi kinerja pemerintah.
“Media sosial kini menjadi alat kontrol sosial yang kuat. Jika ada dugaan korupsi, masyarakat bisa langsung menyuarakannya dan menuntut transparansi,” ujar Munaiseche.
Plt Ketua PWI Sulut, Vanny Loupatty, didampingi Wakil Ketua Adrianus R. Pusungunaung dan Sekretaris Ardison Kalumata, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini.
Loupatty menegaskan bahwa PWI Sulut akan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyampaikan informasi yang objektif serta faktual kepada masyarakat.
“Semangat antikorupsi harus terus digaungkan agar Sulawesi Utara menjadi daerah yang maju, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pers akan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang lebih kuat antara pers, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Minahasa dan Sulawesi Utara.
[**/VIC]
