MINAHASA– Dugaan praktik monopoli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa beredar di publik.
Namun, kabar tersebut langsung dibantah keras oleh pihak dinas terkait.
Melalui Kepala Bidang Bina Marga PUPR Minahasa, Melany Matindas, ST, Dinas PUPR menegaskan bahwa tidak ada praktik monopoli dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Minahasa.
“Informasi itu tidak benar,” tegas Melany Matindas saat memberikan klarifikasi pada Rabu (19/2/2025) pagi.
Ia menjelaskan bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Minahasa telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Setiap proyek yang dikerjakan, lanjutnya, mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam sistem tender dan lelang.
“Kami memastikan bahwa semua proses berjalan transparan dan profesional.
Tidak ada pihak tertentu yang mendominasi proyek karena semuanya mengikuti aturan yang ditetapkan,” tambah Matindas.
Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan adanya kelompok tertentu yang menguasai proyek-proyek strategis di Minahasa.
Dinas PUPR Minahasa juga menegaskan komitmennya untuk selalu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan proyek.
Pihaknya memastikan bahwa semua pelaksanaan proyek dilakukan secara terbuka dan bisa diaudit oleh pihak berwenang.
“Kami siap diaudit dan memberikan data jika memang diperlukan.
Prinsip kami adalah bekerja sesuai dengan aturan agar pembangunan di Minahasa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sejauh ini, belum ada bukti konkret yang menguatkan tuduhan monopoli proyek di Dinas PUPR Minahasa.
Oleh karena itu, Matindas meminta agar masyarakat tidak mudah termakan informasi yang belum terverifikasi.
“Kami mengajak semua pihak untuk melihat langsung proses yang berjalan.
Jika ada indikasi penyimpangan, tentu ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh,” pungkasnya.
Dengan bantahan ini, Dinas PUPR Minahasa berharap masyarakat dapat memahami bahwa semua proyek infrastruktur dikelola sesuai dengan prosedur yang ada, tanpa intervensi pihak tertentu.
Di tengah isu yang berkembang, Dinas PUPR memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur di Minahasa tetap berjalan sesuai rencana.
Prioritas pembangunan tahun ini mencakup peningkatan jalan, perbaikan jembatan, serta berbagai proyek strategis lainnya yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Minahasa.
Dinas PUPR juga menekankan bahwa semua penyedia jasa konstruksi yang ikut dalam proses pengadaan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.
Dengan adanya klarifikasi ini, publik diharapkan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme kerja di Dinas PUPR Minahasa, sekaligus menepis isu-isu yang tidak berdasar.
[**/ARP]
